Kepala SKPD
Menu Utama
Agenda Kegiatan
Link Penting
www.mojokertokab.go.id Situs Resmi Kabupaten Mojokerto.

Info humas

  • [alternative text]Targetkan Sadar HAM, Pemkab Serius Sosialisasi RANHAM
  • [alternative text]Get Sweat! Solidnya Voli Persahabatan Pemkab-Forkopimda
  • [alternative text]20 Inovasi UKBM, Kabupaten Mojokerto Tembus 3 Besar Pelaksana Terbaik Posyandu Jatim
  • [alternative text]Muscab MPC PP 2016 Kendalikan Supply-Demand lewat Rumah Pangan
  • [alternative text]Pemkab Data Ulang Eksodus Gafatar
Targetkan Sadar HAM, Pemkab Serius Sosialisasi RANHAM

Targetkan Sadar HAM, Pemkab Serius Sosialisasi RANHAM

Komitmen Indonesia untuk menghormati pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM (Hak Asasi Manusia), diwujudkan Bakesbangpol (Badan Kesatuan dan Politik) Pemerintah Kabupaten Mojokerto, melalui kegiatan sosialisasi  Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2016, di Stikes Bina Sehat PPNI Jabon, Rabu 10 Pebruari 2015  pagi kemarin.

            Nanang Soebagyo, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto mengatakan, RANHAM merupakan wujud implementasi atas keputusan Presiden Jokowi pada atas Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 75 Tahun 2015 yang ditandatangani pada Juni 2015 lalu, berisi tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

            “Sesuai Perpres No. 75 tahun 2015, setiap Menteri/ Pimpinan Lembaga, Gubernur, Walikota dan Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM 2014-2019 sesuai kewenangan masing-masing. Kegiatan kali ini bertujuan terutama untuk sosialisasi pendidikan demokrasi dan HAM pada anak didik di Kabupaten Mojokerto, yang akan kita beri pengarahan narasumber dari beberapa unsur penting  seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Polres, unsur perlindungan perempuan dan anak, dibantu juga seorang narasumber dari unsur akademisi Unair Surabaya,” terangnya.

            RANHAM yang dihadiri oleh peserta dari SMA/SMK di Kabupaten Mojokerto ini, dibuka  oleh Pj (Penjabat) Bupati Mojokerto, M. Ardi Prasetiawan, yang memberi paparan tentang pentingnya memahami HAM sebagai sebuah hakikat hidup yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Di hadapan audience siswa, Pj Bupati memberi contoh-contoh simpel penerapan HAM yang baik dan menggunakannya dengan bijak.

            “Memperingati hari HAM dunia ke-66, Desember 2015 lalu Kabupaten Mojokerto berhasil mendapat penghargaan dari (Kemenkumham) sebagai kabupaten yang dinilai peka dan peduli HAM. Jika kabupaten kita mendapat penghargaan tersebut karena dinilai mampu memenuhi hak bagi masyarakat secara luas, adik-adik bisa menyerap hal tersebut dengan menjaga diri dari kenakalan remaja (Narkoba, bullying, seks bebas, tawuran pelajar, geng motor, dsb),” tekan Pj Bupati.

 

            Secara lengkap RANHAM  sendiri ialah, dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

            HAM sejatinya memang menjadi tugas negara dalam pemenuhannya, oleh karena itu melalui Perpres 75 tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019 diharapkan jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka dapat diselesaikan secara bermartabat dan berkeadilan. Pj Bupati yang hadir ditemani oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Jazuli, dan  Kepala SKPD tersebut, mencurahkan harapannya agar para peserta mampu menyerap materi RANHAM dengan maksimal demi capaian yang diinginkan.

            “Penting bagi adik-adik pelajar untuk mengenal lebih jauh dan paham prinsip-prinsip dasar HAM, kemudian mengimplementasikan dalam hidup. Kami di pemerintahan yang menjalankan roda pembangunan, mendukung penuh upaya peningkatan kesadaran hukum dan HAM sebagai luaran yang ingin dicapai dalam RANHAM kali ini. Program pembangunan ‘Desa Sadar HAM’ yang kita rencanakan bersama TP PKK Kabupaten Mojokerto nanti, semoga bisa menjadi penyemangat kita untuk lebih peka HAM. Bisa jadi adik-adik nantilah yang mungkin menjadi kader penyuluh,” tutupnya.

Read more

Get Sweat! Solidnya Voli Persahabatan Pemkab-Forkopimda

Get Sweat! Solidnya Voli Persahabatan Pemkab-Forkopimda

Tutup pekan dengan energi full, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jumat 05 Pebruari 2016 pagi, menggelar pertandingan voli persahabatan bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di lapangan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto tepat pukul 06.30 WIB.

            Pj (Penjabat) Bupati Mojokerto, M. Ardi Prasetiawan, yang memimpin kelompok I beranggotakan tim dari  jajaran SKPD, terpantau kompak dan bersemangat menghadapi tim lawan dari TNI dan Korem. Meski kalah dua set berturut-turut (25-16 dan 25-23), Pj Bupati dalam beberapa moment seru tertangkap selalu aktif memberi semangat pada anggota tim untuk tetap mempertahankan ritme permainan yang menyenangkan namun sportif. Dibantu salah satu personil tim, Kepala Disporabudpar (Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata) Kabupaten Mojokerto, Didik Chusnul Yakin, kekompakan dapat dijaga hingga menit-menit akhir set.

            “Kegiatan ini sebenarnya kita awali sebagai forum silaturahmi formal antar Forkopimda (membicarakan koordinasi wilayah dan beberapa hal yang berkaitan), namun kita kemas ulang dalam suasana informal dan santai. Voli persahabatan ini sebagai wahana saja dalam menjalin komunikasi, saya kira ini adalah moment yang baik. Dua keuntungan dalam satu waktu. Komunikasi terjaga, sehat juga dapat,” komentar Pj Bupati.

            Selain pertandingan voli Pemkab dan Forkopimda melawan TNI, Polres dan Polresta versus Bank Jatim dan Kejaksaan juga melakukan dua set pertandingan tanpa ampun. Polres dan Polresta berhasil menggungguli tim Kejaksaan dengan skor 25-17 pada set I dan 25-14 pada set II. Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Herdi Susianto dan Kapolres Kota Mojokerto, AKBP Nyoman Budiharja, bekerjasama dalam melakukan manuver dan tembakan-tembakan cantik yang membawa tim mereka berada di atas angin.

            “Saya pikir ini acara yang bagus untuk bersinergi semua unsur baik Pemda, TNI Polri dengan instansi lain, semoga event positif ini bisa dapat dikembangkan pada event-event lain,” ujar AKBP Budhi Herdi Susianto singkat.

            Pertandingan yang sebelumnya diawali dengan senam bersama ini diharapkan Pj Bupati, agar menjadi kegiatan berkala karena mampu memberi efek positif yakni bersinerginya jajaran pemerintah yang dijalin dalam bentuk komunikasi akrab dua arah yang bermanfaat.

            “Olahraga tidak hanya bermanfaat untuk olah fisik, mental juga ikut segar karena tubuh aktif bergerak. Saya harap agenda ini dapat menjadi pemicu semangat positif dalam meningkatkan semangat pembangunan daerah, terlebih kegiatan ini dihadiri Forkopimda, TNI, Polres, Polresta, Danrem, dan beberapa teman dari instansi lainnya. Permainan voli pagi ini berjalan dengan sportif dan solid, semoga bisa menjadi agenda rutin,” harap Pj Bupati.

Read more

20 Inovasi UKBM, Kabupaten Mojokerto Tembus 3 Besar Pelaksana Terbaik Posyandu Jatim

20 Inovasi UKBM, Kabupaten Mojokerto Tembus 3 Besar Pelaksana Terbaik Posyandu Jatim

Kabupaten Mojokerto menembus 3 besar kategori Pelaksana Terbaik Posyandu  Tingkat Provinsi Jawa Timur, dalam lomba Kesatuan Gerak  PKK-KB-Kesehatan yang dihelat di Balai Desa Manduro Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro,  Rabu 03 Pebruari 2016  pagi.

            Ada sederet daftar kegiatan yang berlandaskan inovasi dan kreatifitas Desa Manduro Manggung Gajah, yang ditampilkan melalui kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Kegiatan-kegiatan tersebut dikemas dengan nama “20 Layanan Unggulan Taman Posyandu Ceria” yang membuat tim penilai dari Provinsi Jawa Timur menyatakan apresiasi tingginya.

            “Posyandu merupakan wujud pemberdayaan masyarakat terutama di sektor kesehatan. Seiring perkembangan Posyandu, para kader sejatinya memang dituntut untuk lebih proaktif dalam berorganisasi sehingga lebih produktif dalam menelurkan ide-ide genius yang bermanfaat bagi masayarakat. Terbentuknya 20 kegiatan unggulan Taman Posyandu Ceria ini, saya kira merupakan hal yang sangat baik. Semoga ke depan bisa lebih banyak lagi ide-ide segar,” ungkap Ulfa Harsono Ketua Tim Penilai dari Provinsi Jawa Timur.   

            20 kegiatan tersebut antara lain Layanan Taman Posyandu Ceria, Pojok Kreatif Posyandu, Layanan Dana Sehat Mandiri, Pojok Gizi Balita Sehat, Kelas Ibu Hamil, Layanan p4k (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), Layanan Baby Spa, Panggung Boneka Balita Ceria, Kabun Sayur Balitaku, dan Kolam Ikan Balita Sehat.

            Tidak terfokus pada kesehatan ibu dan balita, ada juga program Warung Sehat Posyandu, Kebun Toga Keluarga, Kader Siaga Pemantau Jentik, Konsultasi Keluarga Sakinah, Komunitas Keluarga Sayang Anak, Komunitas Keluarga Cinta PHBS, Pojok Kreatif Nenek Asuh, Layanan Posyandu Lansia, Layanan Pos Bindu Plus, serta Kelompok Remaja Peduli Lansia.

            Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, Setiyanti Ardi Prasetiawan, menyampaikan  apresiasinya kepada seluruh kader PKK yang telah melakukan tugas dengan sangat baik bahkan paripurna. Namun masuk dalam predikat 3 besar Jawa Timur, menurutnya tidak boleh menstimulus rasa cepat puas dan lengah dalam berkompetisi.

            “Bapak dan Ibu tim penilai selama kunjungan ke beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tentu memiliki kesan yang membekas pada masing-masing daerah. Kita boleh berbangga karena telah tembus 3 besar terbaik Jatim, justru hal ini harus memacu energi kita untuk makin positif dalam melahirkan inovasi-inovasi penting di masa mendatang,” harapnya di depan warga daerah penyangga industri tersebut.

            Tim penilai yang diketuai Ulfa Harsono yang dibantu juga oleh beberapa tim salah satunya dari Dinas Kesehatan, dan BKKBN, memang telah melakukan kriteria penilaian dengan cukup ketat berdasarkan kriteria yang diinginkan, salah satu diantaranya yakni inovasi dan kreatifitas.

            “Kegiatan-kegiatan yang kami tampilkan merupakan hasil dari pembinaan matang yang telah dipersiapkan selama satu tahun. Hal tersebut kami upayakan tidak hanya karena alasan lomba semata, namun keinginan tulus untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto,” tutupnya di acara yang juga dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Mojokerto, dan SKPD terkait itu.

Read more

Muscab MPC PP 2016 Kendalikan Supply-Demand lewat Rumah Pangan

Muscab MPC PP 2016 Kendalikan Supply-Demand lewat Rumah Pangan

Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten/Kota Mojokerto, menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) tahun 2016 untuk merapatkan langkah konsolidasi dan perencanaan matang program kerja 2016 yang dilaksanakan di Hotel Sun Palace, Trowulan, Jumat 29 Januari 2016  sore.

            Ayub Busono Ketua MPC PP Mojokerto menekankan pentingnya konsolidasi organisasi sebagai bentuk bagian dari upaya meningkatkan kinerja. Lebih dari suatu organisasi kepemudaan, MPC PP adalah ormas yang perannya dinantikan betul oleh masyarakat.

            “Muscab dalam kehidupan organisasi punya porsi penting dan telah diatur dalam AD/ART DPC Pemuda Pancasila. Evaluasi program kerja serta anggaran pendapatan yang sudah kita jalankan sebelumnya, kiranya dapat meningkatkan kinerja kita membantu masyarakat.  Saya minta pada semua kader agar menjalankan rencana kerja sesuai prioritas dan sasaran yang telah ditentukan dengan baik,” ucap Ayub Busono.

            Ayub juga menambahkan bahwa MPC PP akan terus aktif mendorong seluruh organisasi dan lembaga-lembaga dibawahnya untuk tetap melakukan konsolidasi, baik melalui Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum, Lembaga Satuan Pelajar dan Mahasiswa, dan lainnya.  

            Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Jawa Timur, M. Diah Agus Muslim, juga menuturkan dalam sambutannya, bahwa semua MPC memang harus melakukan Muscab sesuai amanat organisasi agar terus berjalan sesuai program. Muslim menambahkan pula bahwa salah satu badan bagian dari MPC PP yakni Badan Pengusaha Pemuda Pancasila (BPPP) bakal mendirikan program ‘Rumah Pangan’ yang merupakan kerjasama dengan Perum Bulog.   

            “Menyusul penandatanganan MoU dengan Bulog, Pemuda Pancasila akan menindaklanjuti pendirian koperasi sebagai badan usaha penyaluran sembako, terutama beras, miyak goreng dan gula, melalui program ‘Rumah Pangan’.  Kita sudah tandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Bulog, kita ingin membantu percepatan penyaluran sembako ke masyarakat," ujarnya.

            Pj (Penjabat) Bupati Mojokerto, M. Ardi Prasetiawan, yang juga tampak didampingi oleh Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Herdi Susianto memaparkan dalam sambutan acara perihal ekonomi makro yang memiliki korelasi dengan rencana luar biasa MPC PP terutama dalam program ‘Rumah Pangan’.

            “Kehadiran Pemuda Pancasila sebagai salah satu ormas kita harap dapat membantu menentramkan dan mengamankan stabilitas wilayah, tidak terkecuali dengan stabilitas ekonomi yang termasuk di dalam bagiannya. Saya mendukung ‘Rumah Pangan’ seperti yang disampaikan, semoga bisa memberi kontribusi terutama dalam stabilitas harga. Ini adalah program yang sangat positif dan brilian. Supply dan demand nanti bisa kita kendalikan sama-sama dalam program ‘Rumah Pangan’ ini,” ujar Pj Bupati optimis .

            Pemerintah Provinsi menurut Pj Bupati memang berkonsentrasi penuh terhadap ekonomi makro di masyarakat, terutama dalam menghadapi pasar bebas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang sudah berjalan kini. Putus Hubungan Kerja atau PHK, merupakan masalah baru yang mengancam pekerja Indonesia sebagai konsekuensi melekat dibukanya gerbang pasar bebas MEA.

            “Pemerintah melakukan kontrol biar tidak ada PHK, namun harus ada keseimbangan dengan para pekerja kita sendiri. Pekerja dari Thailand saja contohnya, mereka punya bekal Bahasa Indonesia untuk digunakan bekerja disini disamping skill yang juga tinggi. Memang  kita pemerintah memberi ‘pagar’ (standar) yang harus mereka penuhi, tapi tetap tidak boleh lengah. Wilayah kita harus kuat secara ekonomi maupun dari gempuran radikalisme (Gafatar), MPC PP Mojokerto saya harapkan untuk terus aktif dalam kontribusi membantu masyarakat sebagai bentuk bagian kemitraan dengan pemerintah. Selamat dan sukses untuk Muscab MPC PP Kabupaten/Kota Mojokerto tahun 2016,” ucapnya resmikan Muscab.9bagian

Read more

Pemkab Data Ulang Eksodus Gafatar

Pemkab Data Ulang Eksodus Gafatar

Eksodus massal para pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat,  yang 23 orang diantaranya merupakan warga asal Kabupaten Mojokerto mendapat tindakan serius Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dimusyawarahkan dalam rapat khusus dan koordinasi bersama Forkopimda, di ruang SBK Kabupaten Mojokerto, Senin (25/1) malam.

            23 orang warga tersebut sebelumnya telah dijemput Dinsos (Dinas Sosial) dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik) Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Minggu malam dari Asrama Transito, Kawasan Margorejo, Surabaya. Seluruh warga pengikut Gafatar kemudian ditampung sementara di Panti Werdha Kecamatan Sooko hingga keadaan yang dianggap tepat.

            “Para warga yang dipulangkan harus didata ulang terutama terkait tempat tinggal asal. Data yang kita terima dari panti menyatakan bahwa beberapa warga masih punya tempat tinggal yang sempat ditinggalkan dulu. Dinsos, Dispendukcapil, para Camat tempat asal warga (Kecamatan Puri, Pacet, Mojosari, dan Mojoanyar) khusunya, saya minta untuk berkoordinasi terkait masalah keadministrasian kependudukan terhadap 6 Kepala Keluarga (KK) yang berjumlah 23 orang ini supaya segera beres dan bisa dipulangkan,” tegas Pj Bupati.

            Sebenarnya masih ada 4 KK lagi yang belum kembali, namun 5 warga (dari 2 KK) yang diketahui berasal dari Kecamatan Ngoro dikabarkan telah dijemput. AKPB Budi Herdi Susianto, dalam rapat menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah.

            “Kami belum bisa menyebut mereka (pengikut Gafatar), sebagai ‘Eks’ atau ‘mantan’ sebagaimana disebutkan dalam media. Bisa saja masih ada yang ikut ajaran, terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Sebab belum ada pembubaran secara sah yang menjamin ‘bersih tidaknya’ pola pikir dari doktrin. Namun kami sudah siap dan mendukung kebijakan pemerintah,” ujar Kapolres dalam rapat khusus.

            Penanganan warga Gafatar memang dilakukan secara serius dan secepat mungkin agar tidak berlarut-larut. Rombongan Pj Bupati Mojokerto bersama Dispendukcapil, Dinsos, Dispendik, Kapolres, Kajari, Dandim, Kemenag, dan Ketua MUI Kabupaten Mojokerto, bersama-sama melakukan pertemuan dan dialog langsung dengan para warga Gafatar yang bernaung di Panti Werdha Sooko, Selasa 26 Januari 2016  pagi.

            Pertemuan ini dilakukan untuk membicarakan kelanjutan kehidupan sosial masyarakat para warga Gafatar sebelum dikembalikan ke tempat asal masing-masing. Dispendukcapil sesuai instruksi Pj Bupati Mojokerto telah memproses pembuatan kartu identitas (KTP) baru para warga Gafatar yang rusak karena insiden pengusiran dan pembakaran pemukiman mereka di Kalimantan beberapa waktu lalu sebelum dipulangkan.

            “Dispendukcapil, Depag, Dinsos, Dispendik Kabupaten Mojokerto telah kami instruksikan untuk membantu keadministrasian saudara sekalian. Baik itu KTP, KK, Akte Kelahiran, ataupun kartu identitas lain yang hilang atau musnah karena insiden di Mempawah. Ketika semuanya sudah clear, saudara-saudara sekalian bisa kembali ke tempat asal masing-masing,” sambutan Pj Bupati saat menyerahkan KTP secara simbolis pada dua orang perwakilan warga Gafatar yakni Narko dan Budi Utomo.

            Untuk memastikan para warga eksodus ini tidak kembali kepada ajaran Gafatar yang dinilai menyimpang, Kapolres Mojokerto memastikan bahwa para warga Gafatar bakal diambil sidik jari untuk pendataan lebih rinci lagi.

            “Dari pihak kami (Polres Mojokerto) mengupayakan pendataan ulang berupa input sidik jari sebagai salah satu usaha menjaga keamanan dan usaha menghindarkan para warga agar tidak kembali kepada ajaran tersebut. Semua sidik jari yang kita terima, akan masuk dalam database kami,” jelas Kapolres. 

            Sama seperti Pj Bupati dan Kapolres, Kajari dan Dandim turut menyampaikan harapannya agar para warga Gafatar yang mendapat pendampingan rohani dari ulama agar tidak kembali lagi kepada ajaran-ajaran agama yang tidak semestinya. Masyarakat juga harus memperlakukan para warga ini dengan baik dan tanpa pengecualian. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar jajaran di bawahnya terus memantau aktivitas organisasi organisasi yang tidak tercatat di Kementerian Dalam Negeri.

            MUI dikabarkan akan segera mengeluarkan fatwa terkait Gafatar apabila hasil kajian sudah selesai. MUI mengkaji apakah Gafatar hanyalah organisasi yang berubah nama dari Al Qiyadah Al Islamiah yang sudah dinyatakan sesat sebelumnya. Pimpinan Al Qiyadah Al Islamiyah, Ahmad Mosshadeq yang merupakan pimpinan Gafatar kini, sempat dijatuhi hukuman 4 tahun penjara pada tahun 2008 karena terbukti menistakan agama.

Read more

Galeri
Komentar Pengunjung
Online Support
Info Pengunjung
© 2009 - 2016 Bagian Humas Setda Kab Mojokerto
Telp: E-Mail: